Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) tahun ini banyak mendapatkan kritikan. Ujian yang serempak digelar di seluruh Indonesia mengalami kegagalan karena masalah naskah soal yang belum siap. Tekanan supaya UN dihapus muncul dari berbagai pihak. UN dinilai sudah tidak sesuai lagi dan hanya menyebabkan anak-anak Indonesia menjadi tertekan.
Salah satu alasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan masih tetap menyelenggarakan UN adalah karena UN sebagai alat penentu kelulusan. Pendapat berbeda dikemukan oleh Prof Nanat Fatah Natsir. Dia berpendapat UN sebaiknya dihapus, dan penentuan kelulusan siswa diserahkan saja kepada sekolah. Guru dan sekolah yang paling memahami kemampuan akademik siswa.
"Biarkan sekolah dan guru yang membuat soal dan menguji siswa. Pemerintah cukup membuat standar dan kisi-kisi soal UN untuk menjamin kualitas UN di seluruh Indonesia sama," kata Nanat Fatah Natsir dikutip dari Kompas.com (22/4/2013).
Sistem UN saat masih diterapkan pemerintah ini menunjukkan seolah-olah ketidakpercayaan pada kepala sekolah dan guru. Menurut Prof Nanat Fatah, mengapa tidak bisa seperti di perguruan tinggi, ketika kelulusan mahasiswa ditentukan dosen penguji dan ditetapkan rektor. Pemerintah perlu memberi kepercayaan kepada guru dan kepala sekolah, untuk menentukan kelulusan siswa berdasarkan pedoman yang sudah disusun.
Pemerintah juga harus meningkatkan kualitas guru. Mantan Rektor UIN Bandung dan Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu mengatakan sebuah penelitian menyatakan, 62 persen kualitas pendidikan ditentukan oleh kualitas guru, baru kemudian kurikulum dan sarana prasarana.
Pelaksanaan UN yang berantakan menunjukkan sistem yang diberlakukan saat ini lebih sedikit manfaatnya. Kebijakan UN yang tetap diambil pemerintah juga justru membuat siswa belajar untuk menjadi pribadi yang manipulatif dan destruktif karena dihantui ketakutan tidak lulus ujian.
Sumber: http://www.sekolahdasar.net/2013/04/un-dihapus-saja-kelulusan-diserahkan.html#ixzz2RJFAvYsG
Salah satu alasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan masih tetap menyelenggarakan UN adalah karena UN sebagai alat penentu kelulusan. Pendapat berbeda dikemukan oleh Prof Nanat Fatah Natsir. Dia berpendapat UN sebaiknya dihapus, dan penentuan kelulusan siswa diserahkan saja kepada sekolah. Guru dan sekolah yang paling memahami kemampuan akademik siswa.
"Biarkan sekolah dan guru yang membuat soal dan menguji siswa. Pemerintah cukup membuat standar dan kisi-kisi soal UN untuk menjamin kualitas UN di seluruh Indonesia sama," kata Nanat Fatah Natsir dikutip dari Kompas.com (22/4/2013).
Sistem UN saat masih diterapkan pemerintah ini menunjukkan seolah-olah ketidakpercayaan pada kepala sekolah dan guru. Menurut Prof Nanat Fatah, mengapa tidak bisa seperti di perguruan tinggi, ketika kelulusan mahasiswa ditentukan dosen penguji dan ditetapkan rektor. Pemerintah perlu memberi kepercayaan kepada guru dan kepala sekolah, untuk menentukan kelulusan siswa berdasarkan pedoman yang sudah disusun.
Pemerintah juga harus meningkatkan kualitas guru. Mantan Rektor UIN Bandung dan Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu mengatakan sebuah penelitian menyatakan, 62 persen kualitas pendidikan ditentukan oleh kualitas guru, baru kemudian kurikulum dan sarana prasarana.
Pelaksanaan UN yang berantakan menunjukkan sistem yang diberlakukan saat ini lebih sedikit manfaatnya. Kebijakan UN yang tetap diambil pemerintah juga justru membuat siswa belajar untuk menjadi pribadi yang manipulatif dan destruktif karena dihantui ketakutan tidak lulus ujian.
Sumber: http://www.sekolahdasar.net/2013/04/un-dihapus-saja-kelulusan-diserahkan.html#ixzz2RJFAvYsG
